Mengasah Pemahaman Kewarganegaraan: Contoh Soal PKn Kelas X Semester 2 dan Pembahasannya

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) memegang peranan krusial dalam membentuk karakter dan kesadaran generasi muda sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Di bangku Kelas X jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, materi PKn semester kedua biasanya berfokus pada isu-isu penting terkait kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari hak asasi manusia, supremasi hukum, hingga dinamika demokrasi di Indonesia.

Memahami materi secara mendalam adalah kunci keberhasilan dalam mempelajari PKn. Salah satu cara efektif untuk menguji dan memperkuat pemahaman tersebut adalah melalui latihan soal. Artikel ini akan menyajikan serangkaian contoh soal pilihan ganda dan esai yang relevan dengan materi PKn Kelas X Semester 2, dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan mendalam. Tujuannya adalah untuk membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi penilaian akhir semester dan, yang lebih penting, untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap isu-isu kewarganegaraan.

Bagian 1: Soal Pilihan Ganda

Petunjuk: Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E!

1. Salah satu prinsip fundamental dalam perlindungan hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia bersifat universal, artinya…
   A. Hak asasi manusia hanya berlaku bagi warga negara Indonesia.
   B. Hak asasi manusia hanya berlaku bagi orang dewasa.
   C. Hak asasi manusia berlaku bagi semua orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau status lainnya.
   D. Hak asasi manusia dapat dicabut oleh pemerintah jika dianggap mengancam keamanan negara.
   E. Hak asasi manusia hanya berlaku di negara-negara yang demokratis.

2. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah…
   A. Genosida
   B. Kejahatan terhadap kemanusiaan
   C. Kejahatan perang
   D. Diskriminasi rasial sistematis
   E. Pembunuhan massal yang dilakukan oleh individu

3. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan melalui berbagai cara, kecuali…
   A. Sosialisasi undang-undang dan peraturan terkait HAM.
   B. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM.
   C. Pemberian sanksi tegas kepada pelanggar HAM.
   D. Pembangunan sistem peradilan yang independen dan imparsial.
   E. Mengabaikan aduan masyarakat terkait pelanggaran HAM demi menjaga stabilitas.

4. Prinsip supremasi hukum menegaskan bahwa hukum adalah panglima tertinggi. Hal ini berarti…
   A. Kekuasaan tertinggi ada pada presiden.
   B. Semua orang, termasuk penguasa, tunduk pada hukum.
   C. Hukum dapat diubah sewaktu-waktu sesuai keinginan penguasa.
   D. Penegakan hukum hanya berlaku bagi rakyat jelata.
   E. Kehidupan masyarakat diatur oleh tradisi bukan hukum tertulis.

5. Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah…
   A. Mahkamah Agung
   B. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
   C. Mahkamah Konstitusi
   D. Komisi Yudisial
   E. Kejaksaan Agung

6. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan hak-hak fundamental warga negara. Di Indonesia, jaminan hak-hak fundamental warga negara tertuang dalam…
   A. Ketetapan MPR
   B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   C. Peraturan Pemerintah
   D. Undang-Undang
   E. Peraturan Daerah

7. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Salah satu ciri utama demokrasi Pancasila adalah…
   A. Kekuasaan mayoritas mutlak tanpa memperhatikan minoritas.
   B. Pelaksanaan demokrasi secara langsung dalam segala hal.
   C. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan.
   D. Pemilihan umum yang bebas dan rahasia tanpa adanya kontrol sosial.
   E. Kebebasan berpendapat yang tidak dibatasi oleh norma dan etika.

8. Partisipasi politik warga negara dalam sistem demokrasi sangat penting. Bentuk partisipasi politik yang paling mendasar dalam negara demokrasi modern adalah…
   A. Mengikuti demonstrasi sesekali.
   B. Memberikan sumbangan kepada partai politik.
   C. Memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.
   D. Menjadi anggota organisasi masyarakat.
   E. Membahas isu politik di media sosial.

9. Penegakan hukum yang tidak pandang bulu (imparsial) sangat penting untuk mewujudkan keadilan. Jika penegakan hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas, maka hal tersebut mencerminkan kegagalan dalam…
   A. Kedaulatan rakyat
   B. Supremasi hukum
   C. Desentralisasi kekuasaan
   D. Otonomi daerah
   E. Akuntabilitas publik

10. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu dampak negatif globalisasi yang dapat mengancam kedaulatan bangsa adalah…
    A. Kemudahan akses informasi dan teknologi.
    B. Peningkatan kerjasama internasional.
    C. Maraknya paham-paham radikal dan intoleran yang masuk ke Indonesia.
    D. Pertukaran budaya yang semakin intensif.
    E. Pertumbuhan ekonomi yang pesat.

11. Dinamika politik yang sehat dalam suatu negara demokrasi ditandai dengan adanya…
    A. Kekuasaan mutlak satu partai politik.
    B. Persaingan ideologi yang ekstrem dan tidak terkendali.
    C. Kebebasan berpendapat dan berserikat yang dijamin undang-undang.
    D. Pembungkaman kritik terhadap pemerintah.
    E. Monopoli informasi oleh penguasa.

12. Konsep negara kesatuan Republik Indonesia mengandung makna bahwa…
    A. Setiap daerah memiliki kedaulatan sendiri.
    B. Indonesia terdiri dari negara-negara bagian yang merdeka.
    C. Kekuasaan tertinggi berada di tingkat pusat dan tidak ada negara dalam negara.
    D. Wilayah Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa kesatuan yang terpisah.
    E. Otonomi daerah dibatasi secara ketat oleh pemerintah pusat.

13. Peran serta masyarakat dalam menegakkan supremasi hukum dapat diwujudkan melalui…
    A. Mengabaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang terdekat.
    B. Melaporkan setiap dugaan pelanggaran hukum kepada pihak berwenang.
    C. Membiarkan hakim memutuskan perkara sesuai keinginan pribadi.
    D. Menghakimi pelaku pelanggaran hukum sendiri tanpa proses hukum.
    E. Menganggap hukum hanya berlaku bagi orang lain.

14. Salah satu tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di era globalisasi adalah…
    A. Semakin kuatnya rasa persatuan dan kesatuan.
    B. Meningkatnya interaksi antarbudaya yang positif.
    C. Maraknya isu disintegrasi bangsa akibat provokasi dari luar.
    D. Kemudahan komunikasi dan transportasi antarwilayah.
    E. Penguatan identitas nasional.

15. Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi oleh undang-undang. Namun, pelaksanaan hak ini harus tetap memperhatikan batasan-batasan agar tidak melanggar hak orang lain atau mengganggu ketertiban umum. Batasan tersebut diatur dalam…
    A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    C. Undang-Undang tentang Kebebasan Berpendapat di Muka Umum
    D. Peraturan Menteri Dalam Negeri
    E. Semua jawaban A, B, dan C benar.

Bagian 2: Soal Esai

Petunjuk: Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan terperinci!

1. Jelaskan pengertian hak asasi manusia (HAM) dan sebutkan minimal tiga contoh hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945! Berikan pula contoh konkret pelanggaran terhadap salah satu hak tersebut!
2. Apa yang dimaksud dengan supremasi hukum? Uraikan minimal tiga pilar atau prinsip utama yang menopang tegaknya supremasi hukum di sebuah negara! Jelaskan pula mengapa supremasi hukum sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara!
3. Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang khas di Indonesia. Jelaskan prinsip-prinsip utama yang membedakan Demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal atau demokrasi rakyat! Berikan contoh bagaimana prinsip musyawarah mufakat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara!
4. Globalisasi membawa pengaruh besar bagi kedaulatan negara. Jelaskan dua dampak positif dan dua dampak negatif globalisasi terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia! Berikan contoh konkret untuk setiap dampak tersebut!
5. Bagaimana peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan? Uraikan minimal tiga bentuk konkret peran serta tersebut!

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Bagian 1: Pilihan Ganda

1. C. Hak asasi manusia berlaku bagi semua orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau status lainnya.

   • Pembahasan: Sifat universal HAM berarti hak-hak tersebut melekat pada setiap individu sebagai manusia, tanpa terkecuali.

2. D. Diskriminasi rasial sistematis

   • Pembahasan: Meskipun diskriminasi rasial adalah pelanggaran HAM, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 secara spesifik menyebutkan "genosida", "kejahatan terhadap kemanusiaan", dan "kejahatan perang" sebagai pelanggaran HAM berat yang diadili di pengadilan HAM. Diskriminasi rasial sistematis bisa menjadi bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, namun bukan kategori tersendiri sebagai pelanggaran HAM berat dalam UU tersebut.

3. E. Mengabaikan aduan masyarakat terkait pelanggaran HAM demi menjaga stabilitas.

   • Pembahasan: Mengabaikan aduan justru dapat memicu pelanggaran HAM lebih lanjut dan merusak stabilitas. Upaya pencegahan justru membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan penanganan setiap aduan dengan serius.

4. B. Semua orang, termasuk penguasa, tunduk pada hukum.

   • Pembahasan: Supremasi hukum menekankan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk mereka yang memiliki kekuasaan.

5. C. Mahkamah Konstitusi

   • Pembahasan: Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sementara Mahkamah Agung (MA) menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

6. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

   • Pembahasan: Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 secara rinci mengatur jaminan hak-hak fundamental warga negara.

7. C. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan.

   • Pembahasan: Demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan pencapaian kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat, berbeda dengan demokrasi liberal yang lebih menekankan suara mayoritas atau demokrasi rakyat yang terkadang bersifat diktator.

8. C. Memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.

   • Pembahasan: Pemilihan umum adalah mekanisme utama bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politik mereka dan memilih pemimpin serta wakil mereka dalam pemerintahan.

9. B. Supremasi hukum

   • Pembahasan: Penegakan hukum yang tidak pandang bulu adalah inti dari supremasi hukum. Jika ada tebang pilih, maka prinsip supremasi hukum telah dilanggar.

10. C. Maraknya paham-paham radikal dan intoleran yang masuk ke Indonesia.

    • Pembahasan: Globalisasi memfasilitasi arus informasi dan ideologi. Paham-paham negatif yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa jika tidak diantisipasi dengan baik.

11. C. Kebebasan berpendapat dan berserikat yang dijamin undang-undang.

    • Pembahasan: Dinamika politik yang sehat tercermin dari adanya ruang bagi berbagai pandangan untuk diutarakan dan organisasi masyarakat untuk berkembang, selama tetap dalam koridor hukum.

12. C. Kekuasaan tertinggi berada di pusat dan tidak ada negara dalam negara.

    • Pembahasan: Negara kesatuan berarti kedaulatan berada pada satu negara tunggal, dengan pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan tertinggi atas seluruh wilayahnya.

13. B. Melaporkan setiap dugaan pelanggaran hukum kepada pihak berwenang.

    • Pembahasan: Peran aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum adalah bentuk partisipasi dalam menegakkan supremasi hukum.

14. C. Maraknya isu disintegrasi bangsa akibat provokasi dari luar.

    • Pembahasan: Di era globalisasi, informasi dapat menyebar dengan cepat, termasuk narasi-narasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa, seringkali dipicu oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

15. E. Semua jawaban A, B, dan C benar.

    • Pembahasan: UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak kebebasan berpendapat. KUHP mengatur sanksi bagi penyalahgunaan kebebasan berpendapat yang melanggar hukum. Undang-Undang tentang Kebebasan Berpendapat di Muka Umum secara spesifik mengatur tata cara dan batasan pelaksanaannya.

Bagian 2: Soal Esai

1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM):
   Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak ia lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bersifat universal, fundamental, dan tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun. HAM merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat.

   Contoh Hak Asasi Manusia yang dijamin UUD NRI Tahun 1945:

   • Hak untuk hidup, mempertahankan kehidupan dan penghidupannya (Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945).
   • Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1 UUD NRI Tahun 1945).
   • Hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 31 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945).
   • Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945).
   • Hak atas kebebasan beragama dan beribadat (Pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945).

   Contoh Konkret Pelanggaran Hak untuk Hidup:
   Tindakan pembunuhan, pembantaian, atau perampasan nyawa seseorang secara tidak sah adalah bentuk pelanggaran berat terhadap hak untuk hidup. Misalnya, kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum.

2. Pengertian Supremasi Hukum:
   Supremasi hukum (rule of law) adalah prinsip bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi yang mengatur dan membatasi tindakan semua orang, termasuk pemerintah dan warga negara. Dalam negara yang menganut supremasi hukum, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan hukum dijalankan secara adil dan tidak diskriminatif.

   Tiga Pilar/Prinsip Utama Supremasi Hukum:

   • Kepastian Hukum (Legal Certainty): Adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, tertulis, dapat diakses, dan konsisten, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi dari tindakannya.
   • Keadilan Hukum (Justice): Penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan, yaitu memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan haknya dan kewajiban kepada setiap orang sesuai dengan kewajibannya, tanpa diskriminasi.
   • Keamanan Hukum (Legal Security): Penegakan hukum harus dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga ketertiban umum, sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi.

   Pentingnya Supremasi Hukum:
   Supremasi hukum sangat penting karena menjadi landasan bagi terciptanya tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan beradab. Dengan supremasi hukum, kekuasaan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, hak-hak warga negara terlindungi, dan konflik dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah. Hal ini akan menciptakan stabilitas sosial, kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan kemajuan bangsa.

3. Prinsip-Prinsip Utama Demokrasi Pancasila:
   Demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi liberal dan demokrasi rakyat dalam beberapa prinsip utama:

   • Mengutamakan Persatuan dan Kesatuan Nasional: Berbeda dengan demokrasi liberal yang mungkin lebih menekankan hak individu secara ekstrem, atau demokrasi rakyat yang bisa bersifat sentralistik, Demokrasi Pancasila selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
   • Menghargai Hak Asasi Manusia yang Terkendali: HAM diakui dan dilindungi, namun pelaksanaannya tetap dibatasi oleh norma-norma moral, etika, dan hukum yang berlaku agar tidak merugikan orang lain atau ketertiban umum.
   • Mengutamakan Musyawarah Mufakat: Pengambilan keputusan tidak semata-mata berdasarkan suara mayoritas (seperti demokrasi liberal) atau perintah partai (seperti dalam beberapa bentuk demokrasi rakyat), melainkan melalui proses diskusi, dialog, dan pencarian kesepakatan bersama.
   • Kekuasaan Berada di Tangan Rakyat yang Disesuaikan dengan Pancasila: Kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui mekanisme yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk pemilihan umum dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

   Implementasi Prinsip Musyawarah Mufakat:
   Contoh konkret implementasi musyawarah mufakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain:

   • Rapat Paripurna DPR: Pengambilan keputusan penting di DPR seringkali diawali dengan diskusi mendalam antar fraksi untuk mencapai mufakat sebelum voting.
   • Musyawarah Desa/Kelurahan: Keputusan-keputusan terkait pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa atau kelurahan seringkali diambil melalui forum musyawarah warga.
   • Diskusi dalam Organisasi Masyarakat: Organisasi-organisasi kemasyarakatan seringkali mengutamakan diskusi dan kesepakatan bersama dalam menentukan arah kebijakan organisasi.
   • Proses Legislasi: Pembentukan undang-undang melibatkan partisipasi publik dan diskusi antara pemerintah, DPR, dan berbagai elemen masyarakat untuk mencapai kesepakatan.

4. Dampak Positif dan Negatif Globalisasi terhadap Kedaulatan NKRI:

   Dampak Positif:

   • Peningkatan Kerjasama Internasional dan Diplomasi: Globalisasi mempermudah Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama dengan negara lain dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dan meningkatkan kedaulatan diplomatik.
     • Contoh: Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan G20 yang memungkinkan Indonesia menyuarakan kepentingannya dan berkontribusi dalam penyelesaian isu global.
   • Akses Informasi dan Teknologi yang Lebih Luas: Kemudahan akses informasi dan teknologi global memungkinkan Indonesia untuk belajar dari kemajuan negara lain, mengadopsi teknologi yang bermanfaat, dan meningkatkan daya saing. Hal ini dapat memperkuat kedaulatan ekonomi dan teknologi.
     • Contoh: Penggunaan internet dan media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi positif tentang Indonesia ke dunia internasional, serta adopsi teknologi modern dalam industri dan pendidikan.

   Dampak Negatif:

   • Maraknya Pengaruh Budaya Asing yang Tidak Sesuai: Masuknya arus informasi dan budaya asing tanpa filter yang memadai dapat mengikis nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menimbulkan gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Hal ini mengancam kedaulatan budaya.
     • Contoh: Maraknya tren global yang terkadang bertentangan dengan norma kesopanan dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia, serta munculnya budaya instan yang mengabaikan proses dan kerja keras.
   • Ancaman terhadap Kedaulatan Ekonomi Melalui Intervensi Asing: Ketergantungan ekonomi pada negara lain atau perusahaan multinasional dapat berisiko terhadap kedaulatan ekonomi. Keputusan-keputusan ekonomi penting bisa saja dipengaruhi oleh kepentingan pihak asing.
     • Contoh: Kebijakan investasi asing yang jika tidak diatur dengan baik dapat mendikte kebijakan ekonomi nasional atau eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan asing yang keuntungan besarnya tidak sepenuhnya kembali ke negara.

5. Peran Serta Warga Negara dalam Menjaga Keutuhan NKRI di Tengah Keberagaman:
   Menjaga keutuhan NKRI di tengah keberagaman adalah tanggung jawab seluruh warga negara. Peran serta warga negara dapat diwujudkan melalui:

   • Meningkatkan Toleransi dan Menghargai Perbedaan: Warga negara harus aktif memupuk sikap toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan. Ini berarti menghargai keyakinan, tradisi, dan budaya orang lain meskipun berbeda dengan diri sendiri, serta tidak melakukan diskriminasi atau prasangka buruk.
     • Contoh: Tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan berdasarkan suku atau agama, menghormati hari raya keagamaan umat lain, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian yang memecah belah.
   • Memperdalam Pemahaman dan Pengamalan Nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika: Memahami makna mendalam dari setiap sila Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting. Pengamalan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi perekat kebangsaan yang kuat.
     • Contoh: Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan (Sila Persatuan Indonesia), menyelesaikan konflik melalui musyawarah untuk mencapai mufakat (Sila Kerakyatan), dan selalu berupaya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila Keadilan Sosial).
   • Aktif dalam Kegiatan yang Membangun Persatuan dan Kesatuan: Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan positif yang melibatkan keragaman suku, agama, dan ras dapat mempererat tali persaudaraan.
     • Contoh: Mengikuti kerja bakti antarwarga yang terdiri dari berbagai latar belakang, mengikuti acara budaya bersama, atau aktif dalam organisasi pemuda lintas agama dan suku.
   • Menolak Segala Bentuk Upaya Pemecah Belah Bangsa: Warga negara harus cerdas dalam menyaring informasi dan menolak segala bentuk provokasi atau propaganda yang bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, terutama yang beredar di media sosial.
     • Contoh: Tidak ikut menyebarkan berita bohong (hoax) atau konten negatif yang menyerang suku, agama, atau golongan tertentu, serta melaporkan akun-akun penyebar ujaran kebencian kepada pihak berwenang.

Semoga contoh soal dan pembahasan ini dapat membantu siswa dalam memahami materi PKn Kelas X Semester 2 dengan lebih baik. Kunci dari penguasaan materi adalah latihan yang konsisten dan kemauan untuk terus belajar serta berpikir kritis terhadap isu-isu kewarganegaraan.